Jumat, 28 Desember 2012
TUGAS KELOMPOK
PENDIDIKAN MORAL DI KALANGAN REMAJA DAN PENGARUH GLOBALISASI
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Di Indonesia,
pendidikan diarahkan untuk melahirkan manusia-manusia yang cerdas, bertanggung
jawab, bermoral, berkepribadian luhur, bertaqwa, dan memiliki kepribadian
prestasi anak bangsa sudah banyak mengaharumkan nama bangsa di berbagai kancah
Internasional. Namun, masih banyak pendidikan yang belum mencapai tujuannya.
Hal ini diindikasikan dengan banyaknya
kerusakkan moral di kalangan remaja, seperti penggunaan narkotika atau
obat-obatan terlarang, tawuran pelajar, pornografi dan pornoaksi, pelecehan
seksual atau perkosaan, merusak milik orang lain, perampasan, penipuan, arbosi,
penganiayaan, perjudian, pelacuran, penbunuhan, dan lain-lain sudah menjadi
masalah social yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.
Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak
lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana karena tindakan-tindakan
tersebut sudah menjurus kepada tindakan kriminal. Ini sangat memprihatinkan
masyarakat khususnya para orang tua dan para guru (pendidik), sebab
pelaku-pelaku dan para korbannya adalah kaum remaja, terutama para pelajar dan
mahasiswa.
B. Rumusan
Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada makalah ini adalah sebagai
berikut :
1.
Apakah
pengertian moral?
2.
Apakah
tujuan pendidikan moral?
3.
Bagaimana
pendidikan moral Indonesia?
4.
Apakah
pengaruh atau dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap
perkembangan moral?
5.
Bagaimana
cara menanggulangi dampak negatif yang timbul tersebut?
C. Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah selain untuk
memenuhi salah satu tugas kami dari mata kuliah Dasar-dasar pendidikan moral,
tetapi juga bertujuan untuk mengetahui hal-hal ynag telah tertera pada rumusan
masalah di atas.
Dan dengan harapan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang
membutuhkannya.
BAB II
PEMBAHASAN
PENDIDIKAN
MORAL DI KALANGAN REMAJA DAN
PENGARUH GLOBALISASI
A.
Moral
1.
Pengertian Moral
Istilah moral kadang-kadang
dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan etika. Moral berasal dari
bahasa latin, yaitu kata mos (adat
istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), mores (adat istiadat, kelakuan , tabiat, watak, akhlak, cara hidup)
(Lorens Bagus, 1996:672). Secara etimologi kata moral sama dengan etika karena keduanya berasal dari kata yang
berarti adat kebiasaan. Jadi, moral yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan
bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Selanjutnya, istilah moral lebih sering
dipergunakan untuk menunjukkan kode etik, tingkahlaku, adat, atau kebiasaandari
individu atau sekelompok, seperti apabila seseorang membicarakan tentang moral orang
lain. Disini moral sama artinya dengan kata dalam bahasa Yunani ethos dan kata lain mores (Runes;1977:202).
Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik
sebagai kewajiban atau norma. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk
mengukur benar-tidaknya atau baik-tidaknya tindakan manusia.
Nama/NIM : Desti Asriyani/06111005038
Semester : III (Tiga)
Fakultas/Prodi : FKIP/PPKn
Mata Kuliah : Ilmu Kewarganegaraan
Dosen Pembimbing : Husnul Fatihah, S.Pd, M.Pd
Camellia, S.Pd
Read
it. ^^
1.
Manfaat mempelajari ilmu kewarganegaraan
- Mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kemudian mengerti peran dan penempatan diri sebagai bagian dari suatu negara.
- Memotivasi diri untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi.
- Memperkuat keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan mengamalkan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- Menumbuhkan kesadaran dan kemampuan awal dalam usaha bela negara.
- Menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air.
- Mengembangkan wawasan nusantara.
2.
Arti warga negara dan penduduk dalam UUD
1945.
Menurut
pasal 26
(1) Yang
menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk
ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
Nama/NIM : Desti Asriyani/06111005038
Semester : III (Tiga)
Fakultas/Prodi : FKIP/PPKn
Mata Kuliah : Telaah Kurikulum SMP/SMA
Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd
Camellia, S.Pd
Read it ^_^
1.
Prinsip
pengembangan kurikulum
a. Relevansi
Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus
memiliki kesesuaian (relevansi) sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat
bagi berbagai pihak yang terkait.
b. Fleksibilitas
Setiap sisa memiliki kemampuan dan potensi yang
berbeda-beda, lokasi sekolah berada ditengah kehidupan masyarakat yang
berbeda-beda pula. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa diterapkan
secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa,
disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat.
c. Kontinuitas
Isi program dan penerapan kurikulum disetiap lembaga
pendidikan harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan
dan potensi yang dimilkinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan
(kontinuitas). Keberlanjutan harus terjadi secara paralel antar kelas pada satu
jenjang pendidikan, keberlanjutan antar jenjang pendidikan, maupun
keberlanjutan antara jenjang pendidikan dengan tugas-tugas kehidupan di
masyarakat.
d. Efisiensi
dan efektivitas
Kurikulum harus memungkinkan setiap personil (sesuai
dengan fungsi dan perannya) masing-masing untuk menerapkannya secara mudah
dengan menggunakan biaya secara proporsional itulah Efisien. Dalam pelaksanaannya, penggunaan seluruh sumber daya
kurikulum, manusia maupun finansial harus menjamin bagi tercapainya tujuan atau
membawa hasil secara optimal dan itulah Efektivitas.
2.
Makna
relevansi kedalam dan relevansi keluar.
- Relevansi kedalam (internal) yaitu kesesuaian antara setiap komponen (anatomi) kurikulum yang dikembangkan (tujuan, isi, metode, evaluasi) harus saling terkait.
- Relevansi keluar yaitu program kurikulum yang dikembangkan sekolah harus sesuai dan mampu menjawab terhadap tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat dimana siswa nanati akan hidup (lokal, regional maupun global)
Selasa, 11 Desember 2012
Nama: Desti Asriyani
NIM: 06111005038
Semester: II (Dua)
Mata Kuliah: Sistem Politik Indonesia
Dosen Pembimbing: Drs. Alfiandra, M.Si
Fak/Prodi: FKIP/PPKn
PT: Universitas Sriwijaya
Note : 06 February 2012
Sistem Politik
Suprastruktur : Yang berhubungan dengan
lembaga Negara, sifatnya struktur politik kenegaraan.
Tidak ada lagi istilah tertinggi dan terendah yang ada
disebut lembaga-lembaga Negara. Struktur politik kenegaraan diantaranya adalah MPR, DPR, MA, BPK, MK, Presiden dan
Konstitusi.
Infrastruktur : Struktur politik
kemasyarakatan. Contoh: partai
politik, pers, tokoh politik, NGO/LSM, preasure group (kelompok pelengkap).
Tidak ada sistem politik itu yang benar-benar
demokratis dan benar-benar otoriter di dunia, yang ada pada rentangan diantara
otoriter dan demokratis.
Untuk menilai apakah system politik disuatu Negara menurut Arief Budiman adalah seberapa jauh
rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.Kamis, 22 November 2012
BADAN LEGISLATIF
Nama : Desti Asriyani
NIM : 06111005038
Mata Kuliah : Sistem Politik Indonesia
Dosen Pembimbing : Drs. Alfiamdra, M.Si
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya
2011/2012
Badan
Legislatif
A.
Pengertian
Badan Legislatif
Badan legislatif adalah struktur politik yang berfungsi
mewakili warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan negara. Legislatif
itu sendiri berasal dari kata “legislate” yang berarti lembaga yang bertugas
membuat undang-undang. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena
itulah lembaga legislatif sering dinamakan sebagai badan atau dewan perwakilan
rakyat. Nama lain yang sering dipakai juga adalah parlemen, kongres, ataupun
asembli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi yang menujuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan
bebas, dari eksekutif.
B.
Badan
Legislatif di Indonesia
Melalui UUD 1945, dapat diketahui
bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis
Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II), dan
DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Badan-badan ini memiliki fungsi dan wilayah
kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie dalam Beddy Irawan
Maksudi menyebut Indonesia setelah amandemen IV UUD 1945, Indonesia merupakan
sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwkilan rakyat.
Jumat, 16 November 2012
Aku tak tahu dari mana aku harus memulai
Karena aku pun tak tahu sejak kapan hal ini di mulai
Rasa itu ada begitu saja
Tanpa aku tahu kapan datangnya
Tanpa aku sadari sudah berapa lama
Ya aku menyimpannya
Menyimpannya dalam hati dengan diam ku
Diam yang tak berujung
Hingga pada akhirnya aku menyadari suatu hal
Hal yang luput dari pikiran ku
Hal yang seharusnya lebih penting
Hal yang bisa membuat aku kuat
Hal yang sama sekali tidak membuat ku terpuruk
Terpuruk layaknya sekarang ini
Dan Inilah Kebodohanku
Aku bodoh karena aku tidak mengingat-Nya
Aku bodoh karena aku tidak memikirkan-Nya
Ia yang selalu ada,
Mengingat ku, menyayang ku lebih dari apa yang ku tahu
Ia adalah Pencipta ku
Tuhan ku yang Maha Agung
Ya Allah,
Maafkan aku, hamba-Mu yang penuh dosa
;;
Subscribe to:
Postingan (Atom)
